Wednesday, October 3, 2018

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Konversi BBM untuk Nelayan

Sentul (3/10/18)



Melaporkan penelusuran berita Jawa Pos.Com 12-8-18 terkait judul berita :
Regulasi Hambat Penyaluran BBM bersubsidi Untuk Nelayan

Isi Berita :


1. Masyarakat nelayan Pontianak Kal Bar merasa kesulitan mendapatkan BBM Bersubsidi untuk kapal2 dibawah 10 GT.

Untuk membeli BBM bersubsidi, nelayan harus minta rekomendasi dari Dinas Kelautan dg melampirkan :
- Pas kecil/Besar
- SIUP
- SIPI
- Surat persetujuan berlayar
- Surat tanda bukti lapor keberangkan kapal
- Daftar nakhoda dan ABK
- Buku langganan bunker

2. Lokasi pengurusan surat rekomendasi jauh


3. Sejak beberapa bulan terakhir kapal2  < 10 GT tidak mendapatkan BBM Bersusidi lagi dan nelayan hrs membeli BBM Industri dg harga rp. 8,000 per liter sementara harga subsudi rp. 5.100


KONDISI TERKINI


DI Kalimantan Barat terdapat sedikitnya 4 konsentrasi kegiatan nelayan dg armada kapal < 10 GT sebanyak 3.000 an kapal, yakni :


- Kabupaten Kubu Raya 800 km

- Kabupaten Mempawah 400 km
- Kabupaten Ketapang 700 km
- Kabupaten Sambas 1.100 km

Kapal2 tersebut menggunakan Pukat Hela.

Setiap kapal memerlukan BBM 80 Liter untuk 1 kali melaut.
Kalau sehari melaut 2 x nelayan memerlukan 160 liter BBM.
Pendapatan nelayan sekali melaut rata2 15 kg ikan campur dan udang.

Sebagian besar nelayan, saat ini membeli BBM industri dan sebagian lainnya membeli BBM Bersubsidi melalui SPBU


PERMASALAHAN


- 3.000 an kapal tersebut menangkap ikan dg alat  terlarang (meskipun sesuai arahan presiden saat audensi pengurus DPP HNSI dg Presiden RI diberikan waktu sampai akhir thn untuk mengganti alat)

- Terhadap kapal dg alat tangkap tsb Dinas Kelautan tidak bersedia memberikan rekomendasi pembelian BBM
- Tempat pengurusan rekomendasi jauh dari lokasi nelayan

TANGGAPAN THD PERSOALAN TSB.


1. Untuk mengurus rekomendasi BBM bersubsidi, sesuai Protap  memang harus melampirkan surat2 kapal dimaksud.

Surat2 tsb digunakan sebagai kendali bahwa BBM bersubsidi tsb jatuh ketangan nelayan yg berhak
2. Tentang jauhnya lokasi pengurusan rekomendasi, Dinas Kelautan dpt menempatkan petugas dilokasi nelayan
3. Terhadap kapal yg menggunakan alat tangkap pukat hela tersebut dpt diusulkan untuk mendapatkan BBM Subsidi sampai akhir tahun.

PEMIKIRAN JALAN KELUAR


1. Mengusulkan kepada pemerintah agar tetap memberikan BBM bersubsidi sampai akhir tahun. (perlu pembahasan dg pak Bustami dll)

2. Mengusulkan kpd Dinas Kelautan Kalbar untuk mendekatkan petugas dg lokasi nelayan

(Bani DPC pontianak)

PUBLIC HEARING PERUBAHAN PERATURAN BPH MIGAS No. 5 Tahun 2012


tentang : Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satker Perangkat Daerah Untuk Pembelian BBM Jenis Tertentu

Tanggal : 20 september 2018
Tempat :  Salak Tower Hotel Bogor
Disampaikan bahwa, Peraturan BPH Migas No. 5 Tahun 2012, sudah tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan lapangan, sehingga perlu dilakukan revisi.
Sebelum disyahkan Perubahan Peraturan BPH Migas tersebut, perlu dilakukan hearing dg instansi maupun pemangku kepentingan lainnya yg terkait.
Untuk sektor Perikanan dan Kelautan, materi Rekomendasi Untuk Pembelian BBM Jenis Tertentu tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, dengan kewajiban bagi peminta rekomendasi (pemilik kapal < 30GT Pembeli BBM) melampirkan :
1. Pas kapal
2. SIUP
3. SIPI
4. Surat Kelaikan Kapal
5. Surat Izin Berlayar/Persetujuan berlayar
6. Daftar Nakhoda dan ABK
7. Buku Langganan Bunker
Kami sampaikan bbrp hal :
1. Tentang banyaknya Tempat Pendaratan Ikan yang belum dilengkapi SPDN (+450 lokasi), kami harapkan dapat dibangun melalui Kementerian kelautan maupun kementerian Koperasi.
2. Kami harapkan ada kerjasama dg HNSI dlm penetapan lokasi pembangunan SPDN, maupun rumusan kebijakan lainnya yg menyangkut nelayan
3. Bgmn kemungkinan INKONELI dpt berperan dlm penyaluran BBM utk nelayan
Thd usulan HNSI tsb : 
1. Kementerian kelautan sampaikan bahwa program pembangunan SPDN tetap berjalan meskipun tdk sebanyak yg lalu
2. Akan diusahakan setiap penetapan kebijakan yg terkait nelayan bekerjasama/melibatkan HNSI
3. Untuk penyaluran BBM menurut BPH Migas  dimungkinkan inkoneli menjadi Sub Penyalur
Utk menjadi sub penyalur tsb kami tdk sependapat, krn harga yg akan sampai ke nelayan lbh mahal krn dibebani ongkos angkut dan margin utk pengusaha (inkoneli)
4. Utk penyaluran BBM tersebut kami melobi AKR agar bersedia bekerjasama dg Inkoneli dg harga standar pemerintah sampai ketangan nelayan.
AKR setuju dan menawarkan program awal mendirikan SPDN di Kronjo


RAPAT KOORDINASI KEMENKO KEMARITIMAN


Tentang Pemakaian Konverter Kit Bagi Nelayan Kecil.
LATAR BELAKANG
1. Mahalnya harga BBM yg dari waktu kewaktu cenderung akan terus naik
2. BBM termasuk hsl tambang yg tdk bisa diperbarui, dan menurut perhitungan BBM kita hanya akan bertahan maksimal 12 thn lagi
3. Produksi BBG melimpah dan ramah lingkungan

BUPATI KUBU RAYA KALBAR
- bupati melihat bahwa sebagian besar transportasi rakyat menggunakan motor tempel, baik petani, pedagang, rumah tangga, nelayan maupun pengguna lainnya.
- masyarakat pengguna motor tempel tsb rata2 masyarakat kurang mampu.
- dg harga BBM yg semakin mahal, pak bupati berinisiatif menciptakan alat pengalihan penggunaan BBM (konverter kit) dari bensin, minyak tanah maupun solar ke BBG
- Hasil penelitian, dg BBG tsb lebih hemat biaya antara 20 - 50%. Karena itu disampaikan kpd pemerintah utk dpt diterapkan secara nasional.

Kem ESDM (bpk. Ahmad Wahyu Wardono)
Pengalihan penggunaan BBM ke BBG bertujuan meningkatkan penggunaan energy ramah lingkungan.
Utk merealisasikannya tlh dilakukan percobaan ke mobil, kapal, kereta Api dan Alat2 pertanian.
Untuk perikanan, disasar nelayan kecil < 5 GT, dg mesin 6 sd 13 HP, dg syarat penerima bantuan harus punya Kartu Nelayan, dan pakai alat yg ramah lingkungan.
- Thn 2016 disalurkan 5.475 unit kpd nelayan, antara lain di Selayar 169 unit, lamongan 279 unit, sumbar 82 unit dll.
- Thn 2017 disalurkan 7.018 unit di 28 kabupaten al. Sumbar 1.500 unit, sumsel 2.375 unit dll
- Thn 2018 direncanakan 40.500 unit al. Labuhan batu 169 unit dll

PERTAMINA (bpk Hendy Surya Indrawan)
- nelayan sangat antusias menerima bantuan
- di Lombok tengah 40 unit blm bisa disalurkan karena gudang penyimpanan di blokir nelayan yg belum memperoleh bantuan
- Agen BBG ditunjuk koperasi2 nelayan

USUL HNSI
1. Mengingat bahwa sebagian besar pengguna konverter kit tersebut adalah nelayan, kami harapkan agar pembahasan2 dari awal melibatkan HNSI, karena HNSI ini ada diseluruh penjuru tanah air. Di Provinsi ada DPD HNSI, di kabupaten ada DPC HNSI, di kecamatan2 ada  Rukun Nelayan, dan para pengurus tsb adalah tokoh2 yg suaranya didengar masyarakat
2. Untuk agen penyalur BBG ada koneli, yg diharapkan juga bisa diikut sertakan

Respon terhadap usulan HNSI didukung peserta rapat dan disetujui pimpinan rapat

ACARA TERAKHIR
Penjelasan teknis dan demo2 dari perusahaan2 penyedia konverter kit (5 perusahaan)

Kedepan, kami harapkan pemerintah juga melakukan penelitian terhadap kemungkinan penggunaan konverter kit untuk kapal2 besar.
- untuk kapal2 > 30GT sekali melaut memerlukan BBM 25 sd 75 kiloliter (25.000 - 75.000 liter), dg harga non subsidi di jakarta saat ini Rp. 10.300,-.per liter

(Sumber HNSI Kab. Kubu Raya, Riyadi)