Monday, October 15, 2018

HNSI HADIR DALAM ACARA KEMENDIKBUD

(15/10/2018), Prof. Havidz Aima PhD (Ketua Bidang Kebijakan, Regulasi dan Litbang DPP) sedang memberi sambutan mewakili Peserta. Kemendikbud melakukan Kajian Pendidikan untuk Anak Nelayan

Saturday, October 13, 2018

RAPAT KERJA NASIONAL DEWAN KOPERASI INDONESIA 2018

Semarang (12/10/2018); HNSI hadir di acara Rapat Kerja Nasional Dewan Koperasi Indonesia 2018, diwakili oleh Ibu Sandra Parama dan Pak Misbah

Sambutan oleh Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Prabowo

Foto bersama Ketua Umum DEKOPIN bapak. Nurdin Halid

Dengan Wakil Bupati Kab. Sika Bapak Romanus

Friday, October 12, 2018

Penyerahan SK DPC Kota Tj.Pinang dan Kab. Lingga


Penyerahan SKD PC Kota Tanjung Pinang, Prop. Kepri

Penyerahan SKDPC Kab. Lingga, Prop. Kepri

Foto bersama DPD dan DPC HNSI KEPRI

HNSI PEDULI


Bakti Sosial DPC Banyuwangi

(12/10/18, Banyuwangi) Kegiatan Jumat berkah Bersih Bersih sampah plastic Di pantai kalimoro bersama Nelayan Dan PEMERINTAHAN desa. (Hasan)



Thursday, October 11, 2018

Silahturami dan Konsolidesi DPD dan DPC HNSI se Jawa Timur

(11/10/18, Sby) Silaturahmi dan konsolidasi DPD dan DPC HNSI  se Jatim bersama ketua umum DPP HNSI di Surabaya  . Semoga HNSI menjadii organisasi yang semakin solid ,  kuat ,  serta  lebih sukses  . Aamiin .


Tuesday, October 9, 2018

PRESS Release Bidang Hubungan Antar Lembaga DPP HNSI



RMOL. Rencana pemerintah untuk kembali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) membuat nelayan kecil kian was-was.


Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Siswaryudi Heru menyampaikan, harapan nelayan Indonesia, kiranya BBM bagi nelayan tetap terpenuhi dengan harga yang tidak ikut-ikutan naik.

"Mengingat kondisi perekonomian dunia dan Indonesia yang sedang tidak stabil, hendaknya ada kebijakan yang tetap melindungi nelayan. Seperti tidak mencabut subsidi bagi nelayan kecil serta tidak menaikkan harga BBM khusus nelayan. Jadi, please jangan dipersulit nelayan Indonesia,” tutur Siswaryudi melalui rilis yang diterima di Jakarta, Rabu (10/10).

Menurut pria yang juga ketua Maritim dan Nelayan Projo ini, fluktuasi harga Dolar Amerika yang mempengaruhi berbagai sektor, termasuk BBM, hendaknya mampu diatasi dengan tidak menjadikan nelayan kian berkorban banyak. Perlindungan atau langkah memperkuat kehidupan nelayan harus tetap dilakukan.

"Apalagi saat ini Indonesia banyak diterpa gelombang yang tidak biasa. Gempa dan bencana yang membuat nelayan kita berhenti melaut. Maka perlu langkah strategis untuk tetap melindungi nelayan," tutur wakil bendahara umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Hanura) ini. 
Isu akan terjadinya lagi kenaikan harga BBM sudah kian santer. Sebagai langkah antisipasi, menurut dia, pemerintah mesti diberikan warning atau aba-aba bahwa nelayan jangan dipersulit. "Nelayan kecil kita harus tetap kita lindungi," pungkasnya.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan hasil survei konsumennya pada Juli 2018 lalu. Dari hasil survei itu, tergambar adanya peningkatan tekanan kenaikan harga pada tiga bulan ke depannya, yakni sejak Oktober 2018.

Hal ini disebabkan kekhawatiran responden terhadap kenaikan harga BBM non-subsidi, yang tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga (IEH) tiga bulan yang akan datang sebesar 172,7 meningkat dari 171,0 bulan sebelumnya.

"Secara spasial, peningkatan IEH 3 bulan mendatang terjadi di 10 kota, tertinggi di Surabaya,” papar BI dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/8) lalu.

Konsumen pun juga memperkirakan tekanan kenaika harga pada enam bulan mendatang, yakni Januari 2019. Hal ini disebabkan peningkatan permintaan pada periode tahun baru, terindikasi dari IEH enam bulan mendatang sebesar 178,3 lebih tinggi dari 173,2 bulan sebelumnya.[wid]


https://ekbis.rmol.co/read/2018/10/09/361075/Jika-Harga-BBM-Naik-Lagi,-Tolong..-Nelayan-Jangan-Dipersulit-

Monday, October 8, 2018

KONSER AMAL OLEH DPC BANGKA

Sungailiat, matababelonline.com(8/10/2018)
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bangka akan menggelar Konser amal pada hari sabtu (20/11/18) bertempat distadion Bina Satria Sungailiat. Acara yg ini tak lain adalah mengumpulkan bantuan utk korban gempa yang ada di Palu, Sigi , Donggala serta Lombok. Acara ini diakomodir oleh Ketua HNSI Kab. BANGKA Yakni Ridwan, S.PKP. Acara ini juga dimeriahkan oleh kedatangan artis Rock Legend Indonesia yakni Roy Jeconiah dan John Paul Ivan yang merupakan penggawan eks Band BOOMERANG.

Saat dihubungi via pesan WhatsApp senin (08/10/18) pagi. Ridwan mengaku bahwa acara ini betul acara amal serta untuk menyatukan masyarakat bangka atau provinsi Bangka Belitung dan bahu membahu untuk membantu sesama.

“Acara ini acara amal, bukan kepentingan pribadi bahkan acara ini juga untuk menyatukan masyarakat kita yakni di Babel untuk bahu membahu membantu saudara saudara kita yang terkena bencana gempa disulawesi sana,” Ujar Ridwan.

Hal ini juga dikemukakan oleh koordinator acara yakni EDHO selaku pihak yang mendatangkan artis menyatakan bahwa acara ini bukan acara pribadi.

“Iya saya termasuk koordinator acara, dan selaku pihak yg mendatangkan artis, ya memang acara ini acara amal bkan kepentingan pribadi maupun politik, jadi mohon untuk tidak berpikir yang negatif,” Jelas Edho.

Ridwan Juga mengatakan kepada awak media bahwa tujuan acara ini untuk mengumpulkan donasi sebanyak banyaknya.

“Tujuannya mengumpulkan donasi untuk saudara2 kita korban gempa palu, donggala dan lombok..
Ini misi kepedulian terhadap kemanusiaan.. dan harapan saya nanti bisa terkumpul sebanyak banyaknya,” Ungkap Ridwan

Pada acara ini juga Ridwan menjelaskan bahwa ia akan mengundang komunitas komunitas serta petinggi petinggi daerah yang ada di Bangka Belitung guna untuk membantu acara serta menyukseskan acara ini

“Saya akan mengajak kwan2 lain trutama komunitas2 yang ada diBabel, bhkn saya juga mengundang Gubernur Babel serta petinggi2 lainnya yg ada di Babel, guna utk menyukseskan acara ini,” tutupnya.


https://matababelonline.com/index.php/2018/10/08/pedulian-sesama-dpc-hnsi-kab-bangka-gelar-konser-amal/

Friday, October 5, 2018

BAKTI SOSIAL DPD SULAWESI SELATAN

DPD HNSI SULSEL mengirimkan bantuan kapada korban Gempa dan Tsunami Palu dan Donggala (05/10/18)


Thursday, October 4, 2018

KETUM DPP HNSI DI FORUM KEPALA DAERAH KAB/KOTA PESISIR SE INDONESIA

(04/10/18)


BAKTI SOSIAL DPD HNSI KALTARA

Bakti Sosial oleh DPD HNSI Kalimantan Utara, pengiriman bantuan kepada korban Gempa dan Tsunami di Palu, Donggala dan Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah.(04/10/18)







Wednesday, October 3, 2018

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Konversi BBM untuk Nelayan

Sentul (3/10/18)



Melaporkan penelusuran berita Jawa Pos.Com 12-8-18 terkait judul berita :
Regulasi Hambat Penyaluran BBM bersubsidi Untuk Nelayan

Isi Berita :


1. Masyarakat nelayan Pontianak Kal Bar merasa kesulitan mendapatkan BBM Bersubsidi untuk kapal2 dibawah 10 GT.

Untuk membeli BBM bersubsidi, nelayan harus minta rekomendasi dari Dinas Kelautan dg melampirkan :
- Pas kecil/Besar
- SIUP
- SIPI
- Surat persetujuan berlayar
- Surat tanda bukti lapor keberangkan kapal
- Daftar nakhoda dan ABK
- Buku langganan bunker

2. Lokasi pengurusan surat rekomendasi jauh


3. Sejak beberapa bulan terakhir kapal2  < 10 GT tidak mendapatkan BBM Bersusidi lagi dan nelayan hrs membeli BBM Industri dg harga rp. 8,000 per liter sementara harga subsudi rp. 5.100


KONDISI TERKINI


DI Kalimantan Barat terdapat sedikitnya 4 konsentrasi kegiatan nelayan dg armada kapal < 10 GT sebanyak 3.000 an kapal, yakni :


- Kabupaten Kubu Raya 800 km

- Kabupaten Mempawah 400 km
- Kabupaten Ketapang 700 km
- Kabupaten Sambas 1.100 km

Kapal2 tersebut menggunakan Pukat Hela.

Setiap kapal memerlukan BBM 80 Liter untuk 1 kali melaut.
Kalau sehari melaut 2 x nelayan memerlukan 160 liter BBM.
Pendapatan nelayan sekali melaut rata2 15 kg ikan campur dan udang.

Sebagian besar nelayan, saat ini membeli BBM industri dan sebagian lainnya membeli BBM Bersubsidi melalui SPBU


PERMASALAHAN


- 3.000 an kapal tersebut menangkap ikan dg alat  terlarang (meskipun sesuai arahan presiden saat audensi pengurus DPP HNSI dg Presiden RI diberikan waktu sampai akhir thn untuk mengganti alat)

- Terhadap kapal dg alat tangkap tsb Dinas Kelautan tidak bersedia memberikan rekomendasi pembelian BBM
- Tempat pengurusan rekomendasi jauh dari lokasi nelayan

TANGGAPAN THD PERSOALAN TSB.


1. Untuk mengurus rekomendasi BBM bersubsidi, sesuai Protap  memang harus melampirkan surat2 kapal dimaksud.

Surat2 tsb digunakan sebagai kendali bahwa BBM bersubsidi tsb jatuh ketangan nelayan yg berhak
2. Tentang jauhnya lokasi pengurusan rekomendasi, Dinas Kelautan dpt menempatkan petugas dilokasi nelayan
3. Terhadap kapal yg menggunakan alat tangkap pukat hela tersebut dpt diusulkan untuk mendapatkan BBM Subsidi sampai akhir tahun.

PEMIKIRAN JALAN KELUAR


1. Mengusulkan kepada pemerintah agar tetap memberikan BBM bersubsidi sampai akhir tahun. (perlu pembahasan dg pak Bustami dll)

2. Mengusulkan kpd Dinas Kelautan Kalbar untuk mendekatkan petugas dg lokasi nelayan

(Bani DPC pontianak)

PUBLIC HEARING PERUBAHAN PERATURAN BPH MIGAS No. 5 Tahun 2012


tentang : Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satker Perangkat Daerah Untuk Pembelian BBM Jenis Tertentu

Tanggal : 20 september 2018
Tempat :  Salak Tower Hotel Bogor
Disampaikan bahwa, Peraturan BPH Migas No. 5 Tahun 2012, sudah tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan lapangan, sehingga perlu dilakukan revisi.
Sebelum disyahkan Perubahan Peraturan BPH Migas tersebut, perlu dilakukan hearing dg instansi maupun pemangku kepentingan lainnya yg terkait.
Untuk sektor Perikanan dan Kelautan, materi Rekomendasi Untuk Pembelian BBM Jenis Tertentu tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, dengan kewajiban bagi peminta rekomendasi (pemilik kapal < 30GT Pembeli BBM) melampirkan :
1. Pas kapal
2. SIUP
3. SIPI
4. Surat Kelaikan Kapal
5. Surat Izin Berlayar/Persetujuan berlayar
6. Daftar Nakhoda dan ABK
7. Buku Langganan Bunker
Kami sampaikan bbrp hal :
1. Tentang banyaknya Tempat Pendaratan Ikan yang belum dilengkapi SPDN (+450 lokasi), kami harapkan dapat dibangun melalui Kementerian kelautan maupun kementerian Koperasi.
2. Kami harapkan ada kerjasama dg HNSI dlm penetapan lokasi pembangunan SPDN, maupun rumusan kebijakan lainnya yg menyangkut nelayan
3. Bgmn kemungkinan INKONELI dpt berperan dlm penyaluran BBM utk nelayan
Thd usulan HNSI tsb : 
1. Kementerian kelautan sampaikan bahwa program pembangunan SPDN tetap berjalan meskipun tdk sebanyak yg lalu
2. Akan diusahakan setiap penetapan kebijakan yg terkait nelayan bekerjasama/melibatkan HNSI
3. Untuk penyaluran BBM menurut BPH Migas  dimungkinkan inkoneli menjadi Sub Penyalur
Utk menjadi sub penyalur tsb kami tdk sependapat, krn harga yg akan sampai ke nelayan lbh mahal krn dibebani ongkos angkut dan margin utk pengusaha (inkoneli)
4. Utk penyaluran BBM tersebut kami melobi AKR agar bersedia bekerjasama dg Inkoneli dg harga standar pemerintah sampai ketangan nelayan.
AKR setuju dan menawarkan program awal mendirikan SPDN di Kronjo


RAPAT KOORDINASI KEMENKO KEMARITIMAN


Tentang Pemakaian Konverter Kit Bagi Nelayan Kecil.
LATAR BELAKANG
1. Mahalnya harga BBM yg dari waktu kewaktu cenderung akan terus naik
2. BBM termasuk hsl tambang yg tdk bisa diperbarui, dan menurut perhitungan BBM kita hanya akan bertahan maksimal 12 thn lagi
3. Produksi BBG melimpah dan ramah lingkungan

BUPATI KUBU RAYA KALBAR
- bupati melihat bahwa sebagian besar transportasi rakyat menggunakan motor tempel, baik petani, pedagang, rumah tangga, nelayan maupun pengguna lainnya.
- masyarakat pengguna motor tempel tsb rata2 masyarakat kurang mampu.
- dg harga BBM yg semakin mahal, pak bupati berinisiatif menciptakan alat pengalihan penggunaan BBM (konverter kit) dari bensin, minyak tanah maupun solar ke BBG
- Hasil penelitian, dg BBG tsb lebih hemat biaya antara 20 - 50%. Karena itu disampaikan kpd pemerintah utk dpt diterapkan secara nasional.

Kem ESDM (bpk. Ahmad Wahyu Wardono)
Pengalihan penggunaan BBM ke BBG bertujuan meningkatkan penggunaan energy ramah lingkungan.
Utk merealisasikannya tlh dilakukan percobaan ke mobil, kapal, kereta Api dan Alat2 pertanian.
Untuk perikanan, disasar nelayan kecil < 5 GT, dg mesin 6 sd 13 HP, dg syarat penerima bantuan harus punya Kartu Nelayan, dan pakai alat yg ramah lingkungan.
- Thn 2016 disalurkan 5.475 unit kpd nelayan, antara lain di Selayar 169 unit, lamongan 279 unit, sumbar 82 unit dll.
- Thn 2017 disalurkan 7.018 unit di 28 kabupaten al. Sumbar 1.500 unit, sumsel 2.375 unit dll
- Thn 2018 direncanakan 40.500 unit al. Labuhan batu 169 unit dll

PERTAMINA (bpk Hendy Surya Indrawan)
- nelayan sangat antusias menerima bantuan
- di Lombok tengah 40 unit blm bisa disalurkan karena gudang penyimpanan di blokir nelayan yg belum memperoleh bantuan
- Agen BBG ditunjuk koperasi2 nelayan

USUL HNSI
1. Mengingat bahwa sebagian besar pengguna konverter kit tersebut adalah nelayan, kami harapkan agar pembahasan2 dari awal melibatkan HNSI, karena HNSI ini ada diseluruh penjuru tanah air. Di Provinsi ada DPD HNSI, di kabupaten ada DPC HNSI, di kecamatan2 ada  Rukun Nelayan, dan para pengurus tsb adalah tokoh2 yg suaranya didengar masyarakat
2. Untuk agen penyalur BBG ada koneli, yg diharapkan juga bisa diikut sertakan

Respon terhadap usulan HNSI didukung peserta rapat dan disetujui pimpinan rapat

ACARA TERAKHIR
Penjelasan teknis dan demo2 dari perusahaan2 penyedia konverter kit (5 perusahaan)

Kedepan, kami harapkan pemerintah juga melakukan penelitian terhadap kemungkinan penggunaan konverter kit untuk kapal2 besar.
- untuk kapal2 > 30GT sekali melaut memerlukan BBM 25 sd 75 kiloliter (25.000 - 75.000 liter), dg harga non subsidi di jakarta saat ini Rp. 10.300,-.per liter

(Sumber HNSI Kab. Kubu Raya, Riyadi)

Monday, October 1, 2018

LAPORAN DIALOG NASIONAL 2018

IMFISERN, (1 Okt 2018):

Staff Ahli KKP memberikan Keynote:
- Acara ini adalah Kerjasama antara BRSDM KKP dan IMFISERN KEMENRISTEK.
- Tujuan merekomendasi membentuk SDM yg mampu kerjasama dgn stakeholders.


 POIN - POIN DIALOG 

Staff Ahli KKP  ;
- Perlu mengeksplorasi potensi kelautan Indonesia
- Seharusnya ada riset kelautan yg bisa bersinergi dan kolaboratif.
- Tujuannya adalah utk sustainable fisheries.

Staff Ahli Menristek Agus Pujiprasetyo;
- perlu bersinergi antara kementrian dlm menghasilkan produk2 riset kelautan.
- seharusnya mengarahkan inovasi, jangan melulu teknologi.
- 20% berasal dari teknologi, 80% dari non-teknologi.

Komentar peserta (Sriyanti) dari BAPPENAS:
- visi nasional, strategi menjadikan Indonesia negara ekonomi kokoh dan iptek yg maju.
- hasil riset litbang masih terfragmentasi, kita hrs berkolaborasi agar kita bisa menjadi besar. 
- harus ada sinergi antara pemerintah, lembaga riset dan pengusaha.
- perlu lbh banyak pendanaan.

Komentar kepala pusat studi bencana (Yon Pitne) akademisi IPB:
- riset hrs dikelola dari hulu sampai hilir.
- harus punya Big Data.
- seharusnya data itu mudah diakses oleh publikml
- mendukung usulan Menristek Badan Riset Nasional.

Komentar peserta (Masyuri Imron) peneliti dari LIPI;
- di Indonesia riset masih dianggap sepele. kalo ada bagus kalo gak ada gak apa2.

Komentar dari masyarakat adat (Abraham Goran) dari Papua Raja Ampat;
- kata kunci sinergi dan kolaborasi
- riset sgt penting utk mengetahui sumber daya alam yg ada di daerah tertentu.
- konsep menggabungkan ilmu "kampus plus kampung" artinya teori plus prakteknya.

Komentar direktur CSF KKP (Mubalik Ahmad);
- 3 pilar kebijakan KKP: kedaulatan sumber daya ikan, keberlanjutan sumber daya ikan, mengabdikan sumber daya ikan utk kesejahteraan masyarakat.
- isyu insentif: aspek perilaku agen ekonomi, aspek kelembagaan, aspek hukum.
- aspek tatakelola, ada 4 hal: hak, batas yurisdiksi, kuota, hubungan stakeholders.

Presiden Bangsa Orang Laut sedunia (Haryono);
- tema sumber daya laut dan manusia. kebijakan kita selama ini 
- jumlah bangsa orang lautnadalah 3,2juta jiwa, sementara angkatan laut hanya 16.800 jiwa. seandainya diberdayakan tidak perlu ada penenggelaman kapal pencuri ikan.

KESIMPULAN:

1. Rakor dialog ini dimulai penyampaian materi oleh  2 nara sumber utama yakni staf ahli ekologi KKP dan staf ahli Relevansi Menristek.
Kedua narasumber menyampaikan bahwa suksesnya riset hrs ada koloborasi antara pemerintah, periset dan dunia usaha.
KKP sdh melaksanakan kebijakan berdsarkan hasil riset

2. Setelah penyampaian kedua narasumber, dilanjutkan dgn penyampaian dari penanggap utama yakni Bappenas, IPB, LIPI, staf Presiden, Masyarakat adat Papua, HNSI, Geomaritim, mahasiswa dll.
Kami sebagai wakil  HNSI telah menyampaikan saran rekomendasi

A. Banyak hasil riset yg tdk bermanfaat walaupun ada keterbatasan dana, SDM dan fasilitas riset sehingga perlu dibuat prioritas riset yg harus dilakukan. Kami menyarankan prioritas riset untuk mengatasi masalah yg aktual dilapangan. Sebagai contoh masalah Cantrang. Mestinya ada prioritas riset   tentang cantrang ini. 

B. Untuk mendukung kebijakan berbasis sains untuk mendukung pembangunan KP yg berkelanjutan. Kedepan alat tangkap ikan dan sarana dan prasarana budidaya harus terstandarisasi. SNI harus dibuat dan yg lebih penting adalah implementasinya.


Terima ksh
Bustami Mahyuddin dan Rico Menayang.