Saturday, May 30, 2015
Thursday, May 28, 2015
Monday, May 25, 2015
Dokumentasi HUT HNSI ke 42
Jakarta 23 Mei 2015
Dokumentasi photo di acara Syukuran HUT HNSI yang ke 42
diselenggarakan di Wisma Elang Laut, Jakarta, pada Sabtu Tanggal 23 Mei 2015.
diselenggarakan di Wisma Elang Laut, Jakarta, pada Sabtu Tanggal 23 Mei 2015.
Acara diisi dengan Round Table Discussion yang dihadiri:
MENKO BIDANG PEREKONOMIAN RI
MENKO BIDANG KEMARITIMAN RI
KOMISI IV DPR RI
KOMISI IV DPR RI
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI
KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT RI
KETUA DEWAN KOMISIONER OJK
dan KETUM DPP HNSI selaku moderator
Untuk mendapatkan photo secara individual silahkan click link dibawah:
![]() |
HUT HNSI ke 42, May 23, 2015 |
Saturday, May 23, 2015
SYUKURAN PERINGATAN HUT KE 42 HNSI
Thursday, May 21, 2015
SYUKURAN HUT HNSI KE 42
ACARA SYUKURAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE 42 HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA (HNSI) AKAN DISELENGGARAKAN
PADA SABTU, 23 MEI 2015
PUKUL 10:00 WIB
BERTEMPAT DI WISMA ELANG LAUT
JL: DIPONEGORO NO.48
JAKARTA PUSAT
Wednesday, May 20, 2015
Tuesday, May 19, 2015
PERJUANGAN UNTUK NELAYAN
Kecendrungan fungsi Pemerintah adalah sebagai Regulator dan Fasilitator bagi Masyarakat termasuk Nelayan maka Nelayan memerlukan wadah atau rumah tempat berteduh bahkan tempat berkeluh kesah dan menyalurkan aspirasinya. Rumah itu adalah HNSI ! Siapa yang jadi orang tua nelayan kalau hilang di laut? siapa yang membela kalau nelayan ditangkap negara tetangga? siapa yang berteriak kalau nelayan tidak bisa melaut? Harus Organisasi..! Tidak mungkin Pemerintah karena Pemerintah adalah Regulator. Sebagai mitra pemerintah , HNSI wajib kritis terhadap regulasi yang tidak pas dengan kebutuhan nelayan.
Dirgahayu HNSI....Bergeraklah....Maju terus ! [AL]
DPC HNSI bersama DPP HNSI berjuang membela nelayan ketika mengalami musibah:
Dirgahayu HNSI....Bergeraklah....Maju terus ! [AL]
DPC HNSI bersama DPP HNSI berjuang membela nelayan ketika mengalami musibah:
Perihal laporan adanya kecelakaan kapal cumi MAULANA 5 Jakarta dinyatakan korban 15orang awak kapal, yaitu:
1. Wijoyo: mati, jenazah sudah ditemukan, alamat Tegal.
2. Sarbai/Darim: hidup, warga Tegal.
3. Hadi: jenazah belum ditemukan, warga Tegal.
4. Ripin: jenazah belum ditemukan, warga Tegal.
5. Yanto: jenazah belum ditemukan, warga Tegal.
6. Leo nardo: jenazah belum ditemukan, warga Tegal.
7. Suprapto: jenazah belum ditemukan, warga Tegal.
8. Muslih: hidup, warga Tegal.
9. Hadi: jenazah belum ditemukan, warga Tegal.
10. Kasturi: jenazah belum ditemukan, warga Jakarta.
11. Fajar: jenazah belum ditemukan, warga Tegal.
12. Fai beni: hidup, warga tegal.
13. Rino: hidup, warga Cilacap.
14. Daim: hidup, warga Pemalang.
15. Joni/tambuan: hidup, warga Jakarta.
Laporan Pertanda:
Ketua DPC HNSI Kab. Tegal
~DIDI CASMUDI~
1. Wijoyo: mati, jenazah sudah ditemukan, alamat Tegal.
2. Sarbai/Darim: hidup, warga Tegal.
3. Hadi: jenazah belum ditemukan, warga Tegal.
4. Ripin: jenazah belum ditemukan, warga Tegal.
5. Yanto: jenazah belum ditemukan, warga Tegal.
6. Leo nardo: jenazah belum ditemukan, warga Tegal.
7. Suprapto: jenazah belum ditemukan, warga Tegal.
8. Muslih: hidup, warga Tegal.
9. Hadi: jenazah belum ditemukan, warga Tegal.
10. Kasturi: jenazah belum ditemukan, warga Jakarta.
11. Fajar: jenazah belum ditemukan, warga Tegal.
12. Fai beni: hidup, warga tegal.
13. Rino: hidup, warga Cilacap.
14. Daim: hidup, warga Pemalang.
15. Joni/tambuan: hidup, warga Jakarta.
Laporan Pertanda:
Ketua DPC HNSI Kab. Tegal
~DIDI CASMUDI~
Sunday, May 17, 2015
Suntingan berita
Pengunjung dan Pelaku Usaha Keluhkan Pungli di TPI Muara Angke
Salah satunya korban pungli adalah Helmi (35), warga Cipinang, Jakarta Timur. Karyawan swasta ini setiap weekend sering membeli ikan segar untuk dikonsumsi di lokasi bersama keluarganya.
"Kalau untuk ikan-ikannya sih harganya standar, tetapi ongkos masaknya yang enggak masuk diakal, masa masak kepiting saja bisa sampai Rp400 ribu? Restoran mahal aja nggak sampai segitu," ujar Helmi kepada detikcom, Minggu (17/5/2015).
Tidak hanya itu, Helmi juga mengeluhkan tarif parkir yang tidak sewajarnya.
"Parkirnya saja sampai Rp10 ribu, mahal banget. Saya pernah bawa motor, disuruh bayar parkir Rp 5 ribu, saya kasih Rp 10 ribu, eh Rp 5 ribunya gak dibalikin, alasannya gak ada kembaliannya," tuturnya.
Bukan hanya warga yang menikmati kuliner, namun para supir yang mensuplai barang ke Muara Angke pun jadi sasaran empuk para preman. Misalnya saja, Adang, penjual es balok yang kerap memasok es ke pedagang ikan di TPI Muara Angke.
"Tarif parkirnya Rp 10 ribu, belum ntar ada yang minta duit lagi alasannya buat keamanan lah, buat apa lah," ungkap Adang.
Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Hengki Haryadi saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan menindak tegas jika terjadi pungli di Muara Angke.
"Kalau memang terbukti ada pungli, tentu akan kita tindaklanjuti. Informasi ini sebagai bahan awal kami untuk melakukan penyelidikann di lokasi," ujar Hengki.
Saturday, May 16, 2015
Suntingan Berita
Pelayanan Kesehatan Nelayan Buruk, Kinerja Menkes Dipertanyakan
on:
Selain tidak adanya peralatan untuk pelayanan kesehatan para nelayan di pesisir, pemerintah juga abai dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai.
“Pelayanan kesehatan kepada Nelayan masih buruk, selain tidak menjangkau desa pesisir, juga minim layanan dan fasilitas, kalau pun ada ya hanya Puskesmas di satu dua titik yang sulit dijangkau,” ujar Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim, di Jakarta, kemarin.
Kondisi kesehatan yang memprihatinkan itu, lanjut Abdul Halim, harusnya menjadi tanggung jawab langsung Menteri Kesehatan (Menkes) yang bisa langsung berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) juga.
“Keduanya bisa bekerjasama memenuhi kewajiban pelayanan kesehatan kepada masyarakat pesisir,” pungkasnya.
Sementara itu, Koordinator DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan, Siswaryudi Heru menyampaikan sebanyak 70 persen daerah tinggal nelayan tidak terjamah oleh pelayanan kesehatan yang memadai dari pemerintah.
“Menkes tidak memperhatikan pelayanan kesehatan nelayan. Paling tidak untuk 70 persen daerah nelayan tidak ada pelayanan kesehatan,” ujar Siswaryudi, kemarin.
Selain itu, pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) pun tidak dapat diakses dan tidak dimiliki oleh para nelayan.
“Kalau mengandalkan BPJS juga enggak ada, Nelayan kan tidak dapat BPJS,” ujarnya.
Seharusnya, lanjut Siswaryudi Heru, pemerintah melalui Menteri Kesehatan membuat pelayanan kesehatan yang memadai bagi nelayan kecil dan masayarakat pesisir. Pelayanan kesehatan yang terjangkau, memadai dan bisa diakses oleh nelayan.
“Misalnya, dengan membuat pusat pelayanan kesehatan keliling dengan mempergunakan mobil, juga dengan memodifikasi kapal-kapal kecil sebagai Puskesmas Keliling di daerah pesisir tempat tinggal nelayan,” ujar dia.
Dengan tidak adanya pelayanan kesehatan seperti itu bagi nelayan, lanjut dia, maka Menteri Kesehatan pantas dievaluasi. “Ya dievaluasi saja, dicopot, diganti dengan menteri yang memang bisa melakukan pelayanan kesehatan nyata bagi para nelayan. Kasihan kan nelayan sudah susah. Indonesia tidak akan bisa menjadi Negara Maritim besar jika kesehatan para nelayan dan penduduk pesisirnya tidak teratasi dengan baik,” pungkasnya. (Roy)
Friday, May 15, 2015
Thursday, May 14, 2015
Tuesday, May 12, 2015
Suntingan Berita
Kerap Rugikan Nelayan, HSNI: Menteri Susi Belum Layak Di-reshuffle
Selasa, 12 Mei 2015 , 19:09:00 WIB
RMOL. Meski kerap menggulirkan kebijakan kontroversial dan merugikan nelayan, namun belum saatnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di-reshuffle.
"Menteri Susi sudah mengeluarkan banyak kebijakan, dan harus diberi kesempatan untuk melakukannya. Tidak boleh dong lepas tangan atas kebijakan yang sudah dikeluarkannya," kata Koordinator DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan, Siswaryudi Heru di Jakarta, Selasa (12/5).
Ia mengatakan, lebih baik memberi waktu terlebih dahulu ke Menteri Susi agar bekerja dengan benar dan tidak merugikan petani.
"Kasih waktu satu tahunlah untuk menteri melakukan kebijakannya. Jika dalam satu tahun juga tidak ada perubahan, ya dievaluasi dan diganti silakan saja,” ujar Wakil Ketua Komite Tetap Maritim Dan Pesisir Bidang Infrastruktur Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Indonesia itu.
Alasan lain yang dilontarkan Siswaryudi bahwa Menteri Susi belum layak di-reshuffle adalah, karena kebijakan yang dikeluarkan menteri itu akan menimbulkan kegamangan dan tidak adanya kepastian regulasi apabila menteri pengganti tidak meneruskan kebijakan yang sudah dikeluarkan.
"Yang pasti, sangat dibutuhkan fleksibiliti dan ruang yang memadai kepada nelayan untuk bisa menyesuaikan diri menerapkan kebijakan yang dikeluarkan. Karena itu, bisa juga nelayan dan semua stakeholders dilibatkan, pemerintah juga memberikan bantuan kepada nelayan untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan," pungkas dia. [arp]
Selasa, 12 Mei 2015 , 19:09:00 WIB
![]() |
IST |
RMOL. Meski kerap menggulirkan kebijakan kontroversial dan merugikan nelayan, namun belum saatnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di-reshuffle.
"Menteri Susi sudah mengeluarkan banyak kebijakan, dan harus diberi kesempatan untuk melakukannya. Tidak boleh dong lepas tangan atas kebijakan yang sudah dikeluarkannya," kata Koordinator DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan, Siswaryudi Heru di Jakarta, Selasa (12/5).
Ia mengatakan, lebih baik memberi waktu terlebih dahulu ke Menteri Susi agar bekerja dengan benar dan tidak merugikan petani.
"Kasih waktu satu tahunlah untuk menteri melakukan kebijakannya. Jika dalam satu tahun juga tidak ada perubahan, ya dievaluasi dan diganti silakan saja,” ujar Wakil Ketua Komite Tetap Maritim Dan Pesisir Bidang Infrastruktur Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Indonesia itu.
Alasan lain yang dilontarkan Siswaryudi bahwa Menteri Susi belum layak di-reshuffle adalah, karena kebijakan yang dikeluarkan menteri itu akan menimbulkan kegamangan dan tidak adanya kepastian regulasi apabila menteri pengganti tidak meneruskan kebijakan yang sudah dikeluarkan.
"Yang pasti, sangat dibutuhkan fleksibiliti dan ruang yang memadai kepada nelayan untuk bisa menyesuaikan diri menerapkan kebijakan yang dikeluarkan. Karena itu, bisa juga nelayan dan semua stakeholders dilibatkan, pemerintah juga memberikan bantuan kepada nelayan untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan," pungkas dia. [arp]
Suntingan Berita
Evaluasi Total Menteri Susi!
Selasa, 12 Mei 2015 , 17:48:00 WIB
![]() |
IST |
RMOL. Kinerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) di bawah pimpinan Menteri Susi Pudjiastuti sangat penting untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.
Selain karena telah menelurkan sejumlah kebijakan terkait pengelolaan ikan, pelayaran, illegal fishing, penggunaan alat tangkap, kinerja Menteri Susi dalam satu semester pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan salah satu kementerian yang seharusnya menjadi pos andalan dalam membangun Indonesia.
Koordinator DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan, Siswaryudi Heru menyampaikan, meski di sektor kelautan, Menteri Susi mencoba melakukan 'Revolusi Mental' melalui sejumlah kebijakan yang dikeluarkannya, akan tetapi upaya itu justru sering dianggap kontraproduktif kepada kehidupan nelayan kecil.
Malah menimbulkan persoalan pelik yang semakin membuat kehidupan nelayan kian terpuruk dalam kesulitan.
"Menteri KP sudah banyak mengeluarkan Permen (Peraturan Menteri), nah semua kebijakannya itu memang harus dievaluasi sejauh mana pelaksanaannya dan dampaknya bagi masyarakat nelayan," ujar dia di Jakarta, Selasa (12/5).
Selama enam bulan ini, sambungnya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan cenderung main hajar saja. Tidak ada ruang sosialisasi yang memadai kepada nelayan, tidak mau mendengar dan menyerap aspirasi langsung dari para nelayan kecil.
"Akhirnya menimbulkan gejolak perlawanan dari para nelayan itu sendiri," papar Siswaryudi Heru.[arp]
Suntingan Berita
Menteri Susi Cenderung Paksakan Kebijakan Tanpa Lihat Kondisi Nelayan
Selasa, 12 Mei 2015 , 18:14:00 WIB
RMOL. Berbagai kebijakan yang diambil Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dianggap merugikan nelayan. Seperti dalam kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang, menteri tidak melihat bahwa di tingkat bawah para nelayan itu mengalami kesulitan untuk menyesuaikan kemampuan, mengikuti kebijakan yang ditelurkan itu.
Demikian disampaikan Koordinator DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan, Siswaryudi Heru di Jakarta, Selasa (12/5).
"Nelayan butuh waktu yang cukup untuk misalnya membeli kapal yang harganya tidak murah, menyediakan peralatan yang harus sesuai dengan kebijakan menteri, sedangkan sehari-hari nelayan pun harus terus memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari," papar Wakil Ketua Komite Tetap Maritim Dan Pesisir Bidang Infrastruktur Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Indonesia itu.
"Kalau disuruh langsung mengubah tanpa mau tahu, ya pastinya kian terpuruk kehidupan nelayan itu. Nah ini tidak pernah dipedulikan selama satu semester ini," sambung dia.
Sejauh ini, lanjut dia, Menteri KP cenderung memaksakan harus mengeluarkan kebijakan tanpa mempertimbangkan kondisi ril nelayan. Bahkan, dari sekian banyak kebijakan yang dikeluarkan Menteri Susi, lanjut Siswaryudi, sangat minim sosialisasi dan penyerapan aspirasi nelayan.
"Juga hampir tak ada solusi terhadap kondisi ril persoalan yang dihadapi nelayan," ujarnya. [arp]
Selasa, 12 Mei 2015 , 18:14:00 WIB
![]() |
SISWARYUDI HERU/IST |
RMOL. Berbagai kebijakan yang diambil Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dianggap merugikan nelayan. Seperti dalam kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang, menteri tidak melihat bahwa di tingkat bawah para nelayan itu mengalami kesulitan untuk menyesuaikan kemampuan, mengikuti kebijakan yang ditelurkan itu.
Demikian disampaikan Koordinator DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan, Siswaryudi Heru di Jakarta, Selasa (12/5).
"Nelayan butuh waktu yang cukup untuk misalnya membeli kapal yang harganya tidak murah, menyediakan peralatan yang harus sesuai dengan kebijakan menteri, sedangkan sehari-hari nelayan pun harus terus memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari," papar Wakil Ketua Komite Tetap Maritim Dan Pesisir Bidang Infrastruktur Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Indonesia itu.
"Kalau disuruh langsung mengubah tanpa mau tahu, ya pastinya kian terpuruk kehidupan nelayan itu. Nah ini tidak pernah dipedulikan selama satu semester ini," sambung dia.
Sejauh ini, lanjut dia, Menteri KP cenderung memaksakan harus mengeluarkan kebijakan tanpa mempertimbangkan kondisi ril nelayan. Bahkan, dari sekian banyak kebijakan yang dikeluarkan Menteri Susi, lanjut Siswaryudi, sangat minim sosialisasi dan penyerapan aspirasi nelayan.
"Juga hampir tak ada solusi terhadap kondisi ril persoalan yang dihadapi nelayan," ujarnya. [arp]
Friday, May 8, 2015
Thursday, May 7, 2015
Subscribe to:
Posts (Atom)