KUALA TANJUNG SUMUT

Informasi Zona Potensi Penangkapan Ikan Mei 26

Dokumentasi HUT HNSI ke 42

Jakarta 23 Mei 2015

Dokumentasi photo di acara Syukuran HUT HNSI yang ke 42
diselenggarakan di Wisma Elang Laut, Jakarta, pada Sabtu Tanggal 23 Mei 2015.

Acara diisi dengan Round Table Discussion yang dihadiri:

MENKO BIDANG PEREKONOMIAN RI

MENKO BIDANG KEMARITIMAN RI
KOMISI IV DPR RI

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT RI

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK

dan KETUM DPP HNSI selaku moderator

Untuk mendapatkan photo secara individual silahkan click link dibawah:

HUT HNSI ke 42, May 23, 2015

SYUKURAN PERINGATAN HUT KE 42 HNSI

Jakarta, 23 Mei 2015

Round table discussion

Potong tumpeng

Terima kasih atas waktunya yang telah diluangkan untuk hadir di Acara Syukuran
Peringatan HUT ke 42 HNSI dan Round table discussion hari ini.

SYUKURAN HUT HNSI KE 42

ACARA SYUKURAN PERINGATAN  HARI ULANG TAHUN KE 42 HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA (HNSI) AKAN DISELENGGARAKAN

PADA SABTU, 23 MEI 2015

PUKUL 10:00 WIB 

BERTEMPAT DI WISMA ELANG LAUT

JL: DIPONEGORO NO.48

JAKARTA PUSAT

JURNAL HNSI 42

JURNAL HNSI 42 sudah bisa di download, silahkan click disini

PERJUANGAN UNTUK NELAYAN

Kecendrungan fungsi Pemerintah adalah sebagai Regulator dan Fasilitator bagi Masyarakat termasuk Nelayan maka Nelayan memerlukan wadah atau rumah tempat berteduh bahkan tempat berkeluh kesah dan menyalurkan aspirasinya. Rumah itu adalah HNSI ! Siapa yang jadi orang tua nelayan kalau hilang di laut? siapa yang membela kalau nelayan ditangkap negara tetangga? siapa yang berteriak kalau nelayan tidak bisa melaut? Harus Organisasi..! Tidak mungkin Pemerintah karena Pemerintah adalah Regulator. Sebagai mitra pemerintah , HNSI wajib kritis terhadap regulasi yang tidak pas dengan kebutuhan nelayan.
Dirgahayu HNSI....Bergeraklah....Maju terus ! [AL]

DPC HNSI bersama DPP HNSI berjuang membela nelayan ketika mengalami musibah:

Perihal laporan adanya kecelakaan kapal cumi MAULANA 5 Jakarta dinyatakan korban 15orang awak kapal, yaitu:
1. Wijoyo: mati, jenazah sudah ditemukan, alamat Tegal.
2. Sarbai/Darim: hidup, warga Tegal.
3. Hadi: jenazah belum ditemukan, warga Tegal.
4. Ripin: jenazah belum ditemukan, warga Tegal.
5. Yanto: jenazah belum ditemukan, warga Tegal.
6. Leo nardo: jenazah belum ditemukan, warga Tegal.
7. Suprapto: jenazah belum ditemukan, warga Tegal.
8. Muslih: hidup, warga Tegal.
9. Hadi: jenazah belum ditemukan, warga Tegal.
10. Kasturi: jenazah belum ditemukan, warga Jakarta.
11. Fajar: jenazah belum ditemukan, warga Tegal.
12. Fai beni: hidup, warga tegal.
13. Rino: hidup, warga Cilacap.
14. Daim: hidup, warga Pemalang.
15. Joni/tambuan: hidup, warga Jakarta.

Laporan Pertanda:
Ketua DPC HNSI Kab. Tegal
~DIDI CASMUDI~

Rapat Kerja Dengan BPJS

Ketum DPP HNSI melakukan rapat kerja dengan BPJS

Suntingan berita

Pengunjung dan Pelaku Usaha Keluhkan Pungli di TPI Muara Angke

Mei Amelia R - detikNews

Jakarta - Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Muara Angke, Jakarta Utara, selalu ramai dikunjungi pelaku usaha dan pengunjung yang sekadar membeli ikan segar untuk dikonsumsi. Hal ini kemudian dimanfaatkan para oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap masyarakat di lokasi.

Salah satunya korban pungli adalah Helmi (35), warga Cipinang, Jakarta Timur. Karyawan swasta ini setiap weekend sering membeli ikan segar untuk dikonsumsi di lokasi bersama keluarganya.

"‎Kalau untuk ikan-ikannya sih harganya standar, tetapi ongkos masaknya yang enggak masuk diakal, masa masak kepiting saja bisa sampai Rp400 ribu? Restoran mahal aja nggak sampai segitu," ujar Helmi kepada detikcom, Minggu (17/5/2015).

Tidak hanya itu, Helmi juga mengeluhkan tarif parkir yang tidak sewajarnya.

"Parkirnya saja sampai Rp10 ribu, mahal banget. Saya pernah bawa motor, disuruh bayar parkir Rp 5 ribu, saya kasih Rp 10 ribu, eh Rp 5 ribunya gak dibalikin, alasannya gak ada kembaliannya," tuturnya.

Bukan hanya warga yang menikmati kuliner, namun para supir yang mensuplai barang ke Muara Angke pun jadi sasaran empuk para preman. Misalnya saja, Adang, penjual es balok yang kerap memasok es ke pedagang ikan di TPI Muara Angke.

"Tarif parkirnya Rp 10 ribu, belum ntar ada yang minta duit lagi alasannya buat keamanan lah, buat apa lah," ungkap Adang.

Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Hengki Haryadi saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan menindak tegas jika terjadi pungli di Muara Angke.

"Kalau memang terbukti ada pungli, tentu akan kita tindaklanjuti. Informasi ini sebagai bahan awal kami untuk melakukan penyelidikann di lokasi," ujar Hengki.

Suntingan Berita

Pelayanan Kesehatan Nelayan Buruk, Kinerja Menkes Dipertanyakan

Posted By: Sudarmoon: May 16, 2015

Jakarta, Lumbungpos.com – Pelayanan Kesehatan Nelayan tidak pernah mendapat perhatian, Presiden Joko Widodo  diminta segera copot Menteri Kesehatan.

Selain tidak adanya peralatan untuk pelayanan kesehatan para nelayan di pesisir, pemerintah juga abai dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai.

“Pelayanan kesehatan kepada Nelayan masih buruk, selain tidak menjangkau desa pesisir, juga minim layanan dan fasilitas, kalau pun ada ya hanya Puskesmas di satu dua titik yang sulit dijangkau,” ujar Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim, di Jakarta, kemarin.

Kondisi kesehatan yang memprihatinkan itu, lanjut Abdul Halim, harusnya menjadi tanggung jawab langsung Menteri Kesehatan (Menkes) yang bisa langsung berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) juga.

“Keduanya bisa bekerjasama memenuhi kewajiban pelayanan kesehatan kepada masyarakat pesisir,” pungkasnya.

Sementara itu, Koordinator DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan, Siswaryudi Heru menyampaikan sebanyak 70 persen daerah tinggal nelayan tidak terjamah oleh pelayanan kesehatan yang memadai dari pemerintah.

“Menkes tidak memperhatikan pelayanan kesehatan nelayan. Paling tidak untuk 70 persen daerah nelayan tidak ada pelayanan kesehatan,” ujar Siswaryudi, kemarin.

Selain itu, pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) pun tidak dapat diakses dan tidak dimiliki oleh para nelayan.

“Kalau mengandalkan BPJS juga enggak ada, Nelayan kan tidak dapat BPJS,” ujarnya.

Seharusnya, lanjut Siswaryudi Heru, pemerintah melalui Menteri Kesehatan membuat pelayanan kesehatan yang memadai bagi nelayan kecil dan masayarakat pesisir. Pelayanan kesehatan yang terjangkau, memadai dan bisa diakses oleh nelayan.

“Misalnya, dengan membuat pusat pelayanan kesehatan keliling dengan mempergunakan mobil, juga dengan memodifikasi kapal-kapal kecil sebagai Puskesmas Keliling di daerah pesisir tempat tinggal nelayan,” ujar dia.

Dengan tidak adanya pelayanan kesehatan seperti itu bagi nelayan, lanjut dia, maka Menteri Kesehatan pantas dievaluasi. “Ya dievaluasi saja, dicopot, diganti dengan menteri yang memang bisa melakukan pelayanan kesehatan nyata bagi para nelayan. Kasihan kan nelayan sudah susah. Indonesia tidak akan bisa menjadi Negara Maritim besar jika kesehatan para nelayan dan penduduk pesisirnya tidak teratasi dengan baik,” pungkasnya. (Roy)

Kliping Koran Rakyat Merdeka 15 Mei 2015

INFORMASI HARGA BBM

Suntingan Berita

Kerap Rugikan Nelayan, HSNI: Menteri Susi Belum Layak Di-reshuffle
Selasa, 12 Mei 2015 , 19:09:00 WIB

IST

RMOL. Meski kerap menggulirkan kebijakan kontroversial dan merugikan nelayan, namun belum saatnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di-reshuffle.

"Menteri Susi sudah mengeluarkan banyak kebijakan, dan harus diberi kesempatan untuk melakukannya. Tidak boleh dong lepas tangan atas kebijakan yang sudah dikeluarkannya," kata Koordinator DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan, Siswaryudi Heru di Jakarta, Selasa (12/5).

Ia mengatakan, lebih baik memberi waktu terlebih dahulu ke Menteri Susi agar bekerja dengan benar dan tidak merugikan petani.

"Kasih waktu satu tahunlah untuk menteri melakukan kebijakannya. Jika dalam satu tahun juga tidak ada perubahan, ya dievaluasi dan diganti silakan saja,” ujar Wakil Ketua Komite Tetap Maritim Dan Pesisir Bidang Infrastruktur Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Indonesia itu.

Alasan lain yang dilontarkan Siswaryudi bahwa Menteri Susi belum layak di-reshuffle adalah, karena kebijakan yang dikeluarkan menteri itu akan menimbulkan kegamangan dan tidak adanya kepastian regulasi apabila menteri pengganti tidak meneruskan kebijakan yang sudah dikeluarkan.

"Yang pasti, sangat dibutuhkan fleksibiliti dan ruang yang memadai kepada nelayan untuk bisa menyesuaikan diri menerapkan kebijakan yang dikeluarkan. Karena itu, bisa juga nelayan dan semua stakeholders dilibatkan, pemerintah juga memberikan bantuan kepada nelayan untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan," pungkas dia. [arp]

Suntingan Berita

Evaluasi Total Menteri Susi!
Selasa, 12 Mei 2015 , 17:48:00 WIB

IST

RMOL. Kinerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) di bawah pimpinan Menteri Susi Pudjiastuti sangat penting untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.

Selain karena telah menelurkan sejumlah kebijakan terkait pengelolaan ikan, pelayaran, illegal fishing, penggunaan alat tangkap, kinerja Menteri Susi dalam satu semester pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan salah satu kementerian yang seharusnya menjadi pos andalan dalam membangun Indonesia.

Koordinator DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan, Siswaryudi Heru menyampaikan, meski di sektor kelautan, Menteri Susi mencoba melakukan 'Revolusi Mental' melalui sejumlah kebijakan yang dikeluarkannya, akan tetapi upaya itu justru sering dianggap kontraproduktif kepada kehidupan nelayan kecil.

Malah menimbulkan persoalan pelik yang semakin membuat kehidupan nelayan kian terpuruk dalam kesulitan.

"Menteri KP sudah banyak mengeluarkan Permen (Peraturan Menteri), nah semua kebijakannya itu memang harus dievaluasi sejauh mana pelaksanaannya dan dampaknya bagi masyarakat nelayan," ujar dia di Jakarta, Selasa (12/5).

Selama enam bulan ini, sambungnya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan cenderung main hajar saja. Tidak ada ruang sosialisasi yang memadai kepada nelayan, tidak mau mendengar dan menyerap aspirasi langsung dari para nelayan kecil.

"Akhirnya menimbulkan gejolak perlawanan dari para nelayan itu sendiri," papar Siswaryudi Heru.[arp]

Suntingan Berita

Menteri Susi Cenderung Paksakan Kebijakan Tanpa Lihat Kondisi Nelayan
Selasa, 12 Mei 2015 , 18:14:00 WIB

SISWARYUDI HERU/IST

RMOL. Berbagai kebijakan yang diambil Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dianggap merugikan nelayan. Seperti dalam kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang, menteri tidak melihat bahwa di tingkat bawah para nelayan itu mengalami kesulitan untuk menyesuaikan kemampuan, mengikuti kebijakan yang ditelurkan itu.

Demikian disampaikan Koordinator DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan, Siswaryudi Heru di Jakarta, Selasa (12/5).

"Nelayan butuh waktu yang cukup untuk misalnya membeli kapal yang harganya tidak murah, menyediakan peralatan yang harus sesuai dengan kebijakan menteri, sedangkan sehari-hari nelayan pun harus terus memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari," papar Wakil Ketua Komite Tetap Maritim Dan Pesisir Bidang Infrastruktur Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Indonesia itu.

"Kalau disuruh langsung mengubah tanpa mau tahu, ya pastinya kian terpuruk kehidupan nelayan itu. Nah ini tidak pernah dipedulikan selama satu semester ini," sambung dia.

Sejauh ini, lanjut dia, Menteri KP cenderung memaksakan harus mengeluarkan kebijakan tanpa mempertimbangkan kondisi ril nelayan. Bahkan, dari sekian banyak kebijakan yang dikeluarkan Menteri Susi, lanjut Siswaryudi, sangat minim sosialisasi dan penyerapan aspirasi nelayan.

"Juga hampir tak ada solusi terhadap kondisi ril persoalan yang dihadapi nelayan," ujarnya. [arp]

MARS HNSI

INFORMASI WILAYAH POTENSI TANGKAP MEI 2015